Juli ‘09 : Bicara seputar Pilpres

Paroki Sragen (LENTERA) – Pemilihan Presiden yang dilaksanakan tgl. 8 Juli menjadi topik yang hangat dibicarakan. Wedangan Patimura 2 edisi Juli yang dilaksanakan Kamis (2/7) mengajak peserta yang hadir untuk sharing dan berdiskusi bersama  untuk melakukan pembelajaran politik bersama umat dalam rangka persiapan menyambut Pilpres tersebut. Suasana santai dan kental dengan suasana dan sajian khas wedangan membuat acara ini menarik untuk diikuti. Peserta yang hadir lumayan banyak. Format wedangan kali berbeda dengan sebelumnya, karena tidak ada narasumber, namun sang moderator aktif mengajak peserta yang hadir untuk mengungkapkan pendapat dan berdiskusi bersama, sehingga acara ini makin interaktif.

Sebelumnya disampaikan beberapa catatan yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bersama dari KWI dan FMKI. Catatan ini tidak dimaksudkan menggiring ke dukungan terhadap calon tertentu. Semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

RATIONALE (DASAR PEMIKIRAN)

1. Gaudium et Spes, 25: AAS 58 (1966) Pribadi manusia merupakan dasar dan tujuan tatanan dan kehidupan politik. ”Dari sifat sosial manusia nampaklah, bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat
sendiri saling tergantung. Sebab asas, subyek dan tujuan semua lembaga sosial (termasuk lembaga politik atau negara) ialah dan memang seharusnyalah pribadi manusia; berdasarkan kodratnya ia sungguh-sungguh
memerlukan hidup kemasyarakatan” (GS 25).

2. Kodrat manusia melahirkan paguyuban politik. Paguyuban politik bertujuan mewujudkan cita-cita kodrati manusia yakni kebenaran dan kebaikan serta senantiasa terlibat aktif menciptakan kesejahteraan umum. ”Tata masyarakat serta kemajuannya harus tiada hentinya menunjang kesejahteraan pribadi-pribadi; sebab penataan hal-hal harus dibawahkan kepada tingkatan pribadi-pribadi, dan jangan sebaliknya, …” (GS 26). Dan dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan kesejahteraan umum, yaitu: ”keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri” (GS 26).

3. Surat Gembala Paskah KWI 1999: “Janganlah kita melalaikan tugas dan panggilan. Kebersamaan kita di tengah bangsa ini amat  berharga dan menjadi kekuatan lebih besar untuk memerangi kejahatan dan membangun masa depan.  Dorongan rasa takut yang berlebihan dan sikap tidak peduli akan nasib sesama harus kita jauhkan. Kita adalah warga bangsa ini dan berkewajiban menjaga keselamatannya……… dst.”

PETA KOALISI PARPOL DAN PARLEMEN NASIONAL

Koalisi Partai Politik Nasional Pendukung Capres-Cawapres

1. Koalisi Merah: dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)
Capres-Cawapres Megawati dan Prabowo.
Didukung oleh delapan partai politik sbb: Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai
Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, Partai Sarikat Indonsia, PPNUI,
Pakar Pangan.

2. Koalisi Biru: dipimpin Partai Demokrat
Capres-Cawapres Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono.
Didukung oleh partai-partai politik sbb: PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS,
PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, RepublikaN, PNBKI, PPI, PKDI,
Pelopor, Patriot, PIS, PPIB, PPDI.

3. Koalisi Kuning: dipimpin Partai Golkar dengan
Capres-Cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto.
Didukung oleh partai-partai politik sbb: Hanura dan Golkar

IMPLIKASI PILIHAN BAGI BANGSA DAN GEREJA

Tujuh Prinsip Etika Politik Gereja Katolik:

♦ Kebaikan hati (common good) meliputi unsur-unsur seperti: kebahagiaan, kebebasan dan perdamaian bersama.

♦ Berpihak pada kehidupan (pro life): bagaimana para calon pasangan itu memiliki komitmen untuk dalam program-program kerjanya sungguh memperhatikan perlunya hormat kepada kehidupan, seperti: anti aborsi, euthanasia, dan “budaya kematian” lainnya

♦ Kesejahteraan umum (bonum commune): apakah pasangan sungguh melayani kepentingan umum, bukan diri sendiri dalam memperkenalkan diri mereka sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia lima tahun ke depan.

♦ Subsidiaritas: suatu prinsip yang menyatakan bahwa apa saja yang dapat dikerjakan oleh kelompok yang lebih kecil, kelompok di atasnya tidak perlu mengambil alih. Apa yang bisa dikerjakan oleh daerah, pemerintah pusat tidak perlu campur tangan. Yang kuat wajib membantu yang lemah

♦ Solidaritas: upaya-upaya nyata untuk menegakkan keadilan sosial, keutuhan lingkungan hidup

♦ HAM: apakah calon memiliki politik jelas tentang perlunya hormat terhadap hak-hak asasi manusia
♦ Menolak kekerasan (non violence): usaha-usaha nyata menyelesaikan masalah scr damai (Frans Magnis Suseno SJ,
Gagasan yang disampaikan dalam forum temu caleg Katolik di KWI, 2009).

Lima Proyek Politik yang Ditekankan oleh Gereja Katolik:

o Pemantapan kehidupan demokrasi (demokratisasi): menolak penggerogotan demokrasi oleh kaum sipil maupun militer
o Pluralisme: hubungan sosial dan pengaturan kehidupan bangsa harus ditata secara inklusif
o Perwujudan Solidaritas Bangsa: pembangunan untuk wujudkan keadilan sosial

o Hub. Pusat Daerah (desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah): otonomi
daerah utk memberdayakan daerah mengembangkan diri
o Korupsi: pemberantasan korupsi dari atas sampai paling bawah (Frans Magnis Suseno SJ, Gagasan yang disampaikan dalam forum temu caleg Katolik di KWI, 2009).

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang dapat kita gunakan sebagai bahan pembelajaran bersama. Gereja Katolik Indonesia (yang selama ini kerap dipahami dengan KWI) tidak memiliki pretensi untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung.

Gereja tetap pada prinsip NETRALITASnya. Gereja lebih berkepentingan untuk melakukan pendidikan atau pembelajaran politik bagi umatnya.

Semoga apa yang kami hadirkan ini sedikit memberikan gambaran atau masukan bagi para Romo dan para Awam yang bergerak di lingkungan umat basis untuk melakukan pembelajaran politik bersama umat. Dan tak lupa dalam acara ini peserta yang hadir diajak untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara demi kemajuan bangsa ini. Kita diajak untuk secara bijak menentukan pilihan kita sesuatu hati nurani kita.***